Artikel ini membahas strategi pemerintah dalam memblokir situs judi ilegal secara menyeluruh—meliputi regulasi, kolaborasi lintas instansi, teknologi, dan edukasi publik—dengan gaya SEO-friendly dan berdasarkan prinsip E-E-A-T.
Perkembangan dunia digital membawa manfaat besar bagi masyarakat, namun juga membuka peluang bagi aktivitas ilegal seperti situs judi daring tanpa izin. Situs-situs ini kerap menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, bahkan moral masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus mengintensifkan berbagai strategi pemblokiran situs judi ilegal dengan pendekatan yang komprehensif, melibatkan aspek hukum, teknologi, dan edukasi masyarakat.
Dalam konteks ini, pemblokiran bukan hanya tindakan teknis, melainkan bagian dari misi besar untuk menjaga integritas ruang digital nasional. Melalui artikel ini, kita akan membahas strategi pemerintah dalam memberantas situs judi ilegal berdasarkan prinsip E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)—untuk menghadirkan panduan yang kredibel, informatif, dan bermanfaat bagi publik.
1. Dasar Hukum dan Kebijakan Penegakan
Langkah pertama pemerintah adalah memperkuat landasan hukum sebagai payung bagi tindakan pemblokiran. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemerintah menegaskan bahwa segala bentuk perjudian online termasuk dalam aktivitas ilegal sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Selain itu, Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memblokir situs atau aplikasi yang mengandung konten ilegal. Ketegasan ini menjadi pondasi dalam memutus rantai penyebaran situs judi slot daring.
Pemerintah juga menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk menindak tegas transaksi keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perjudian, termasuk pemblokiran rekening yang dicurigai terlibat dalam aktivitas tersebut.
2. Strategi Teknis: Pemblokiran dan Pengawasan Digital
Strategi utama pemerintah adalah melalui pemblokiran domain dan IP address yang terindikasi memfasilitasi perjudian online. Kominfo mencatat bahwa hingga pertengahan 2024, lebih dari 1 juta situs dan konten ilegal telah diblokir karena terkait dengan judi daring.
Pemblokiran dilakukan melalui sistem Trust+ Positif, yaitu daftar hitam domain yang dikumpulkan dari laporan masyarakat, patroli siber, dan hasil kerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP). Prosesnya dilakukan secara berkelanjutan, di mana situs baru yang muncul akan segera ditindak.
Selain itu, pemerintah menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memantau pola penyebaran situs judi ilegal. AI mampu mengidentifikasi tautan, iklan, dan aplikasi berisiko lebih cepat dibandingkan pemeriksaan manual, sehingga efisiensi pemblokiran meningkat signifikan.
Namun, pelaku kejahatan digital juga kerap menggunakan teknik domain hopping, yaitu mengganti nama domain secara cepat untuk menghindari deteksi. Untuk mengatasi ini, pemerintah memperkuat sistem pengawasan real-time dan bekerja sama dengan perusahaan keamanan siber untuk mendeteksi anomali aktivitas jaringan.
3. Kolaborasi Lintas Lembaga dan Swasta
Pemblokiran situs judi ilegal tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Karena itu, pemerintah membangun kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, antara lain:
- Kominfo sebagai pengendali utama pemblokiran domain.
- OJK dan BI dalam mengawasi aliran dana yang mencurigakan.
- Kepolisian dan Bareskrim Siber Polri untuk penegakan hukum terhadap pelaku.
- ISP dan penyedia platform digital untuk menutup akses dan konten promosi ilegal.
Selain lembaga pemerintah, kerja sama juga dilakukan dengan platform media sosial untuk menekan promosi perjudian yang kini banyak beredar di iklan dan grup tertutup. Pemerintah meminta perusahaan seperti Meta, TikTok, dan Google untuk aktif menurunkan konten bermuatan judi online.
4. Edukasi dan Literasi Digital bagi Masyarakat
Selain tindakan represif, strategi lain yang tak kalah penting adalah edukasi publik dan peningkatan literasi digital. Pemerintah menyadari bahwa pemblokiran tidak akan efektif jika masyarakat masih mudah tergoda oleh promosi judi online.
Program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya situs ilegal dan cara melaporkannya. Melalui kanal resmi seperti aduankonten.id, pengguna dapat melaporkan situs mencurigakan untuk ditindaklanjuti oleh Kominfo.
Edukasi digital juga disertai dengan kampanye publik melalui media sosial dan televisi, yang bertujuan menanamkan nilai tanggung jawab serta kesadaran hukum dalam penggunaan internet.
5. Tantangan dan Evaluasi
Meskipun upaya pemblokiran telah dilakukan secara masif, tantangan tetap ada. Beberapa pelaku menggunakan VPN (Virtual Private Network) untuk mengakses situs terlarang, sementara sebagian lagi memanfaatkan sistem pembayaran digital internasional untuk menghindari pelacakan transaksi.
Untuk itu, pemerintah kini menyiapkan kebijakan tambahan berupa pembatasan penggunaan VPN ilegal serta kerja sama internasional dengan negara lain untuk memantau aktivitas lintas batas. Di sisi lain, evaluasi rutin dilakukan untuk memperbarui sistem pemblokiran sesuai perkembangan teknologi.
Kesimpulan
Strategi pemerintah dalam memblokir situs judi ilegal merupakan upaya terintegrasi antara regulasi, teknologi, kolaborasi lintas lembaga, dan edukasi masyarakat. Pendekatan ini bukan sekadar menutup akses, tetapi juga menciptakan kesadaran kolektif untuk menjaga ruang digital tetap aman dan sehat.
Dengan penerapan prinsip E-E-A-T, strategi ini memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dalam menghadapi kejahatan siber. Namun, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Dengan kesadaran digital yang tinggi dan kerja sama antara semua pihak, Indonesia dapat mewujudkan ekosistem internet yang bersih, aman, dan bebas dari situs ilegal.